Catatan Kritis Isu Pemberantasan Korupsi dalam RKUHP (draft 4 Juli 2022)

Submitted by webmaster on Thursday, 14 July 2022 - 00:12

Alih-alih mendorong efektifitas efek jera bagi pelaku korupsi, melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemerintah justru kian melemahkannya. Setelah mempreteli habis-habisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, kali ini pelemahan sistematis terhadap penegakan hukum pemberantasan korupsi tertuang dalam naskah RKUHP. 

Pengunduran diri Lili Pintauli Siregar dan Tumpulnya Penegakan Etik di KPK

Submitted by webmaster on Monday, 11 July 2022 - 19:00

Penegakan etik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menuai sorotan. Penetapan Dewan Pengawas pada hari ini telah menggugurkan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar patut dipertanyakan. Dalam keterangan persnya, Dewan Pengawas memandang Lili bukan lagi insan KPK, karena pengunduran dirinya telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 71/P/2022.  Akibatnya, proses sidang etik tidak dapat dilanjutkan.

900 Hari Pencarian Harun Masiku: Bukti Konkret Kegagalan Kepemimpinan Firli Bahuri

Submitted by webmaster on Tuesday, 28 June 2022 - 10:12

Penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi tak lebih dari sekadar retorik, penuh kontroversi, dan tumpul. Kesimpulan ini bukan analisa kosong, melainkan berdasarkan sejumlah temuan Indonesia Corruption Watch, satu diantaranya menyangkut kegagalan meringkus buronan mantan calon anggota legislatif asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Harun Masiku. Bagaimana tidak, terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka, 900 hari pencarian telah berlalu tanpa menghasilkan temuan signifikan.

Putusan Bebas Samin Tan: Tumpulnya Penegakan Hukum Kasus Korupsi

Submitted by webmaster on Wednesday, 15 June 2022 - 22:44

Komitmen Mahkamah Agung (MA) dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan. Hal ini menyoal penolakan kasasi yang diajukan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas vonis bebas Samin Tan pada tingkat pertama. Alhasil putusan Samin Tan pun telah berkekuatan hukum tetap dengan dasar pertimbangan ganjil, yakni, tidak terbukti memberikan suap kepada mantan anggota DPR RI, Eni Maulani Saragih.

Majelis Hakim Harus Bebaskan Kepala Desa Kinipan: Jangan Biarkan UU Tipikor Disalahgunakan!

Submitted by webmaster on Friday, 10 June 2022 - 09:51

"Tim penyusun Amicus Curiae yang terdiri dari, ELSAM, FITRA, ICW, dan Febri Diansyah menyerahkan Amicus Curiae pada hari ini, Jumat 10 Juni 2022, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Willem Hengki, Kepala Desa Kinipan"

Sudah Korupsi tapi Tidak Dipecat? Bukti Konkret Polri Anti Pemberantasan Korupsi

Submitted by webmaster on Tuesday, 31 May 2022 - 17:11

Kotak Pandora perihal nasib Brotoseno akhirnya terbongkar. Alih-alih diberhentikan, eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi itu justru kembali bekerja di Polri. Ironisnya, Brotoseno telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik korupsi dan dikenakan hukuman selama lima tahun penjara. Kembalinya yang bersangkutan sebagai anggota Kepolisian aktif menjelaskan semangat anti-korupsi yang sangat buruk di institusi Polri.

Laporan Hasil Pemantauan Program Bantuan Operasional Pendidikan untuk Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia

Submitted by webmaster on Friday, 27 May 2022 - 15:39

Tidak dapat dipungkiri, hampir semua sektor kehidupan bernegara terganggu oleh pandemi COVID-19, termasuk pendidikan. Ancaman hilangnya satu generasi karena proses pendidikan tidak dapat diselenggarakan akibat pandemi bukan isapan jempol belaka. Pandemi memaksa siapapun, siap atau tidak, untuk beralih dengan cepat dari aktivitas lapangan ke pendekatan virtual. Bagi lembaga pendidikan yang sudah ditopang oleh teknologi informasi, mereka mudah beradaptasi. Tapi, sebagian besar tempat belajar generasi awal dan muda kita tidak memilikinya.

Catatan Dua Tahun Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia: Kumpulan Pendapat Keahlian

Submitted by webmaster on Sunday, 22 May 2022 - 22:34

Setelah lebih dari dua tahun mengalami pandemi Covid-19, performa pemerintah dalam menangani pandemi masih belum memuaskan. Beberapa masalah serius yang mengemuka dalam penanganan pandemi tersebut antara lain, ketidaksinkronan data penerima jaring pengaman sosial seperti bansos, pengadaan almatkes yang diduga kuat menguntungkan kelompok yang terafiliasi dengan pejabat publik, keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan, hingga pengalokasian anggaran yang terfokus pada penyelamatan perekonomian.

Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021

Submitted by webmaster on Monday, 18 April 2022 - 12:45

Korupsi merupakan permasalahan serius yang membutuhkan upaya luar biasa dalam pemberantasannya. Hal ini disebabkan karakteristik dari korupsi sendiri sebagai kejahatan bermotif ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara dimana pada ujungnya akan berdampak pada gagalnya upaya mensejahterakan masyarakat, bahkan menganggu pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan akses terhadap kebutuhan dasar warga.

Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Submitted by webmaster on Tuesday, 29 March 2022 - 22:07

Pemberian efek jera kepada pelaku korupsi tidak cukup hanya dengan mengandalkan pemidanaan penjara semata. Sistem anti-korupsi harus mulai menitikberatkan kepada perampasan aset hasil kejahatan. Konsep ini dapat mengakomodir tujuan pemidanaan pada era modern, yakni keadilan bagi korban (restorative justice), bukan lagi fokus pada pembalasan semata (retributive justice). Sehingga, penanganan perkara korupsi tidak cukup dengan menghukum pelaku, namun mesti melihat aspek pemulihan terhadap korban, salah satunya negara dan masyarakat dalam konteks perekonomian atau keuangan.

Subscribe to korupsi